Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kepemudaan (OKP)
Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kepemudaan (OKP)
Bentuk legalitas atau surat pemberitahuan resmi dari pihak berwenang (seperti kepolisian atau instansi terkait) yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara untuk memastikan acara berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Persyaratan
Perorangan: 1. KTP 2. NPWP 3. KK 4. Pasfoto 5. NIB OSS 6. SKU 7. Surat Domisili 8. Portofolio 9. Rekening Bank 10. Surat Pernyataan. Badan usaha/badan usaha berbadan Hukum: 1. Akta notaris 2. SK Kemenkumham 3. SK Kepengurusan 4. Struktur 5. AD/ART 6. NPWP Organisasi 7. Rekening Bank 8. Domisili 9. KTP pengurus 10. Terdaftar Kesbangpol Papua Tengah
Prosedur / Alur Layanan
-
Pengajuan → Verifikasi berkas PTSP/Dinas → Penilaian teknis → Penerbitan izin/rekomendasi.
-
Jika berkas kurang lengkap, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
Dasar Hukum
UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas UU No. 16 Tahun 2017 (Perubahan) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan PP No. 58 Tahun 2016 Permendagri No. 57 Tahun 2017 KUH Perdata Pasal 1653